40.000 Anak TKI di Sabah Belum Tersentuh Pendidikan

Berdasarkan  hasil  pemutihan data kependudukan keimigrasian Tahun 2009 yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malayasia, untuk wilayah Sabah, Malaysia diketahui dari sekitar 50.000 anak-anak tenaga kerja Indonesia yang tercatat di Sabah, Malaysia, hanya sekitar 10.000 yang mengenyam pendidikan sekadarnya. Sebanyak 40.000 anak lainnya tidak mengenyam pendidikan. Anak  tidak  mengenyam pendidikan lebih banyak lagi jika ditambah dari wilayah lain.

Yang terlayani oleh LSM Humana, lembaga swadaya masyarakat yang dikelola oleh sejumlah aktivis dari Philpina baru 8.000 anak. “Sedangkan program pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh delapan PKBM dibawah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang tersebar disejumlah PKBM di Sabah dan Serawak sekitar  1000 anak. Masih sangat banyak jumlah anak yang  belum terlayani,” ujar Atase Pendidikan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Imran Hanafi kepada wartawan , Jumat.

Menurut Imran, saat ini anak-anak TKI, khususnya di Sabah, baru mendapatkan pendidikan sekadarnya, asal bisa membaca, menulis, dan menghitung. Anak-anak Indonesia itu tidak boleh menjadi siswa di sekolah milik Pemerintah Malaysia, sedangkan untuk bersekolah di sekolah swasta tidak sanggup karena biayanya mahal. Para pekerja Indonesia itu umumnya bekerja di pabrik kayu, kelapa sawit, hingga pembantu rumah tangga. Kebanyakan TKI itu sudah bekerja di Sabah selama belasan hingga puluhan tahun. TKI itu terutama berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, dan Jawa.

Anak-anak TKI yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan nonformal dan ikut ujian paket kesetaraan karena adanya inisiatif guru-guru sukarelawan yang berasal dari kalangan TKI yang prihatin dengan masa depan anak-anak bangsa ini. Adapun yang tidak bersekolah, banyak yang ikut bekerja bersama orangtua mereka di perkebunan-perkebunan di wilayah Sabah yang lokasinya terpencar-pencar.

Layanan pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI, kata Imran, masih memiliki kendala soal legalitas pelaksanaannya. Pasalnya, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak mengenal istilah pendidikan nonformal yang dilaksanakan PKBM atau learning center seperti yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan di Malaysia hanya lewat jalur formal. Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus melakukan pendekatan kepada Pemerintah Malaysia agar perusahaan-perusahaan Malaysia yang mempekerjakan TKI memberikan fasilitas tempat untuk learning center.

Dikatakan, salah satu kelemahan dalam pelaksanaan pengentasan persoalan pendidikan bagi anak TKI di Malaysia adalah kurangnya koordinasi di tingkat internal. “Program kesetaraan untuk anak TKI ini sejak tahun 2004 dilakukan berkat upaya Direktur Kesetaraan waktu itu, Ibu Ella Yulaelasari. Kini sudah berjalan baik, jika Direktorat Dikmas ingin membuat program layanan baru bagi anak-anak TKI sangat baik dan tentunya KBRI akan sangat mendukung,” ujar Imran.

Ditegaskan, jika hendak membuat program atau bantuan pendidikan bagi anak-anak TKI tentunya pemerintah dalam hal ini Kementarian Pendidikan Nasional harus berkoordinasi dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal RI. “Sebaiknya tidak diberikankepada pihak ketiga dalam hal ini non government.  Karena KBRI dan KJRI merupakan bagian dari system pemerintahan nasional lebih mudah dilakukan lewat kami. Baru kami akan berkoordinasi dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang membina delapan  PKBM tersebut untuk disalurkan,” ujarnya.

Perkuat Koordinasi

Sementara itu, Wakil Ketua Anak Negeri Daaruk Kunak, Sabah, Malaysia, Lakmuddin Lawa yang merupakan keturunan Bugis menyambut baik pelaksanaan pendidikan bagi anak TKI di Sabah.  “Saya rasa  yang perlu diperkuat yaitu koordinasi agar pendidikan di camp-camp ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau illegal. Banyak pejabat pemerintah seperti saya ini yang merupakan keturunan Indonesia namun sudah menjadi warga negera Malaysia karena puluhan tahun hidup disini yang siap membantu pendidikan buat anak-anak TKI,”  katanya.

Model Percontohan camp-camp Perkebunan Sawit Sabah Malaysia, bekerjasama dengan : Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sabah Malaysia, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Lembaga dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya adalah melaksanakan program jangka panjang, antara lain: Perluasan akses dan pelaksanaan Ujian Pendidikan Non Formal diseluruh camp-camp perkebunan sawit wilayah Sabah Malaysia dan kilang Sawmill.

Menurut Ketua Yayasan Serat Bangsa, Suhartina yang menyelenggarakan pendidikan di camp-camp perkebunan sawit di Sabah, jika hendak membuat program sebaiknya dilakukan sinergi yang kuat antara Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI Depdiknas, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sabah Malaysia, Atase Pendidikan RI-Malaysia, Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, SIK (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur), Madrasah Al Musthofawiyah Selangor Malaysia, Kesusteran Gabriel Manek Nunukan, Pondok Pesantren Hidayatullah Nunukan, Kesusteran Ibu Anfrida SSpS Sebatik, Pondok Pesantren Hidayatullah Sebatik, LSM Kemanusiaan Pelangi Nusantara, Humana Fondation Denmark, Syarikat Ladang Sawit Bongalio Development Sdn Bhd wilayah Sabah Malaysia, Syarikat Kilang Sanbumi Sawmill Kalabakan-Sabah Malaysia, serta Felda Plantation Lahadatu-Sabah Malaysia

“Untuk melayani pendidikan di titik-titik layanan yang menjadi target sasaran kami di perbatasan khususnya untuk para TKI dan keluarganya serta membuka kelas jauh di Sabah, tentunya dimulai dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik untuk penentuan lokasi layanannya, tempat pembelajarannya, perizinan, berapa tutor yang akan diterjunkan, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi, baik peserta didik, lokasi kegiatan pembelajaran,” tukasnya.

Yayasan Serat Bangsa yang membuat program  kelas jauh di wilayah Sabah Malaysia diberi nama Learning Centre Mutiara Borneo 1 yang berlokasi di kilang sanbumi sawmill wilayah Kalabakan serta Learning Centre Mutiara Borneo 2 yang berlokasi di Ladang Sawit Tun Fuad/ Tun Razak wilayah Kunak. Kedua kelas jauh ini sengaja kami buka agar jumlah warga belajar yang bisa kami rekrut dan layani pendidikannya semakin banyak.  “Sedikitnya ada sekitar 600 anak yang kami layani. Target kami dalam dua tahun kedepan bisa membuka kelas dibanyak lading lagi. Sekarang ini kami baru ada di tiga  titik layanan, sedangkan Humana yang sudah 19 tahun sudah melayani di 100 titik layanan,” katanya.

Sedang di daerah perbatasan Serat Bangsa melakukan program di empat pangkalan belajar yang telah dirintis yang ada di wilayah Nunukan dan Sebatik Indonesia hanya bisa menampung warga belajar dari Malaysia yaitu TKI ataupun anak-anak TKI dengan jumlah terbatas, karena anak-anak tersebut terkendala masalah dokumen dan biaya untuk sampai ke tanah air sehingga jumlah warga belajar yang bisa direkrutpun terbatas. Oleh karena itu dengan dibukanya kelas jauh di wilayah Sabah Malaysia maka jumlah warga belajar yang bisa terlayani semakin banyak, sesuai dengan motto kesetaraan “menjangkau yang tak terlayani”.

Dalam membangun kelas jauh di negara orang tentunya kami juga harus membangun silaturahmi yang baik dengan masyarakat tempatan dimana kita berpijak. “Kami juga berkoordinasi dan membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga yang ada di sana, baik dari dalam maupun luar Malaysia. Setiap tiga bulan sekali Serat Bangsa  memberikan laporan baik lisan maupun tertulis kepada pihak konsulat yang membawahi bidang pendidikan,” katanya.

Untuk manajemen pengendalian unit-unit layanan yang tersebar baik di Kabupaten Nunukan maupun di Sabah Malaysia, kami menggunakan pola Sistem Informasi Manajemen yang menggunakan peralatan elektronik seperti telepon genggam (Hp) dan komputer (internet menggunakan fasilitas mitra) untuk berkomunikasi langsung antara unit-unit layanan yang dilakukan terjadwal setiap hari Rabu satu mingggu sekali dan lebih dari sekali apabila ada informasi penting yang perlu disosialisasikan. Selain itu kami pun melakukan kunjungan terjadwal untuk melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak setiap tiga sampai dengan empat bulan sekali dalam bentuk Sidak. Alur informasi kegiatan layanan pendidikan kesetaraan dari pusat di Kota Bekasi hingga unit-unit penyelenggaraan di wilayah terpencil.

Sementara itu, Kepala Seksi Kemitraan Pendidikan Masyarakat, Harry Triwinurwan dalam kunjungan kerja di Kinabalu, Tawau, Sabah dan Kuala Lumpur  menegaskan pihaknya sangat terharus melihat kondisi anak-anak TKI di sejumah camp dan juga sejumlah TKI yang berada di kilang atau pabrik-pabrik. “Mereka sangat membutuhkan informasi dan bahan-bahan bacaan. Mungkin dalam jangka pendek yang perlu direalisasi adalah kebutuhan taman bacaan dan layanan media informasi tentang ke Indonesia bagi anak-anak TKI dan juga TKI di luar negeri. Selain menyediakan buku-buku bagi mereka, layanan , multi media lain sebeperti cd, vcd atau dvd tentang pendidikan, hiburan dan kebudayaan tentang Indonesia juga sangat dibutuhkan oleh mereka,” tukasnya.